PENDAHULUAN
Tidak ada satu negarapun yang bisa menerapkan suatu sistem perekonomian secara ekstrim. Di Indonesia, pemerintah mempunyai peran penting sebagai wasit dalam megawasi jalannya perekonomian.
Pemerintah perlu mendukung dan melindungi para pelaku ekonomi atau masyarakat ekonomi lemah demikian pula terhadap para pengusaha muda, dengan berbagai kebijakan yang meringankan, sehingga pada akhirnya dapat tumbuh mandiri.
Agar perekonomian dapat tumbuh dengan baik, perlu pemerintahan yang bersih dan efektif serta pemerintahan yang sehat dan memiliki birokrasi yang efisien dan dapat mengawasi aliran modal yang masuk ke dalam negri sehingga terhindar dari praktek monopoli. Salah satu faktor penyebab kompetisi ekonomi yang tidak sehat adalah pemerintahan yang tidak sehat.
ARTI SISTEM
Arti sistem menurut salah satu ahli ilmu mengenai arti sistem oleh Suroso, pada tahun 1993 mendefinisikan :
1. Sistem memiliki suatu tujuan.
2. Setiap sistem mempunyai suatu batasan yang memisahkannya dari lingkungan.
3. Meskipun mempunyai batasan, sistem memiliki sifat yang terbuka dalam arti berinteraksi dengan lingkungannya.
4. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa disebut dengan bagian/ unsur/ komponen.
5. Walau sistem tersebut terdiri dari berbagai bagian/ unsur/ komponen, bukan berarti bahawa sistem hanya sekedar suatuvkumpulan dari suatu bagian/ unsur/ komponen tersebut, tetapi merupakan suatu hal yang utuh dan padu, atau mempunyai sifat ”wholism”.
6. Adanya suatu hubungan yang saling ketergantungan baik dalam sistem ”intern” itu sendiri, maupun dengan lingkungannya.
7. Sistem mempunyai suatu kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi pengeluaran (input-output). Oleh karena itu sistem juga disebut sebagai ”processor” atau ”transformator”.
8. Setiap sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya timbal balik.
9. Karena adanya mekanisme kontrol itu sendiri maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatik.
PENGERTIAN SISTEM PEREKONOMIAN
Sistem Ekonomi adalah suatu cara oleh suatu Negara tertentu untuk mengatur perekonomiannya untuk mencapai tujuannya. Sistem perekonomian di suatu Negara berbeda beda tergantung system pemerintahannya dan juga terpengaruh dengan sumberdaya yang ada di Negara itu sendiri.
Unsur unsur system ekonomi ada 3, yaitu :
1. Unit unit ekonomi : rumah tangga, perusahaan, instansi pemerintah, dll
2. Pelaku pelaku ekonomi : produsen, konsumen, dsb
3. Lingkungan SDA, SDM, dll
MACAM MACAM SISTEM PEREKONOMIAN
· Sistem Kapitalisme
Adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bias melakukan usahanya untuk meraih sebuah keuntungan yang sebesar besarnya. Untuk alas an tersebut maka pemerintah tidak bias melakukan investasi pasar untuk keuntungan bersama. Meskipun begitu, system perekonomian ini tidak memiliki devinisi universal yang bias diterima secara luas.
Prinsip prinsip sistem kapitalisme :
1. Mencari keuntungan dgn berbagai cara
2. Mendewakan hak milik pribadi dgn membuka jalan selebar-lebarnya agar tiap orang mengerahkan kemampuan dan potensi yg ada utk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya serta tidak ada yg menjahatinya.
3. Perfect Competition .
Ciri-ciri Kapitalisme :
1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
2. Pemilikan alat-alat produksi di tangan individu
3. Inidividu bebas memilih pekerjaan usaha yang dipandang baik bagi dirinya.
4. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
5. Pasar berfungsi memberikan “signal” kepda produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga.
6. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin.
7. Barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif.
8. modal kapitali diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba.
· Sistem Sosialisme
Adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian Negara sehingga dikuasai oleh Negara.
· Sistem Komunisme
Adalah sistem perekonomi dimana peran pemerintah adalah sebagai pengatur seluruh kegiatan perekonomian dan setiap orang tidak boleh memiliki kekayaan pribadi.
oleh karena itu nasib seseorang ditentukan oleh pemerintah.
· Sistem Merkantilisme
Adalah sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan memperbanyak aset& modal yang dimiliki negara.
· Sistem Fasisme
Adalah sistem yang mementingkan bangsa sendiri dan menyepelekan bangsa lain. Maka, fasisme merupakan suatu sikap rasionalisme yang berlebihan.
· Sistem Campuran
Adalah merupakan kombinasi dari sistem ekonomi liberalism dan sosialis
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
Indonesia menerapkan sistem perekonomian Pancasila adalah hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem perekonomian Pancasila ini merupakan dasar dari semua sistem yang berkembang pada perekonomian di Indonesia, maka kecocokan sistem perekonomian Pancasila tidak harus dipublikasikan kepada setiap warga, namun karena keterbiasaan bersinggungan dengan kegiatan yang mengandung Sila-Sila yang akan dengan sendirinya memudahkan warga menganut sistem Perekonomian seperti ini.
PERKEMBANGAN SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
1. ORDE LAMA
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
· Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
· Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Yang menyebab kan :
Ø Kas negara kosong.
Ø Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
1. Program Pinjaman Nasional yang dilakukan pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi Ekonomi pada bulan Februari 1946
4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947
5. Kasimo Plan
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Pada masa ini disebut juga masa liberal, karena dalam sistem ekonomi maupun pilitiknya menggunakan prinsip prinsip liberal. Dikarenakan pengusaha pribumi masih lemah dibandingkan pengusaha nonpribumi, maka akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
A. Gunting Syarifuddin, dengan cara melakukan sanering yaitu pemotongan nilai uang pada tanggal 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.
B. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu adalah suatu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar dapat bersaing dengan perusahaan impor asing dengan cara membatasi impor barang barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya kepada importir pribumi dan memberikan kredit pada perusahaan perusahaan pribumi agar dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang lebih konsumtif dan tidak bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi.
C. Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
D. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu kerjasama antara pengusaha nonpribumi dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan latihan pada pengusaha pribumi dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman.
E. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB ( Konfrensi Meja Bundar ), yaitu termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi yang Indonesia menjurus pada sistem etatisme yaitu semua hal diatur oleh pemerintah. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan akan membawa dampak kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, yang antara lainnya adalah :
· Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 yaitu menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai uang luar negeri. Pada tanggal ini, mata uang di turunkan nilainya yaitu dengan cara mengurangi 1 digit ‘0’ pada nilai uang, contoh: Rp 1000,- menjadi Rp 100,- , dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
· Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon), yaitu untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaan ini justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia bahkan pada 1961-1962 harga barang barang malah naik 400%.
· Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 adalah yang terparah karena menurunkan 3 digit ‘0’ sehingga dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,-.
Kegagalan kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu dipersulit karena pemerintah tidak menghemat seluruh pengeluarannya.
2. ORDE BARU
Pada saat awal masa Orde Baru, ekonomi dan politik adalah prioritas utama bangsa Indonesia. Pemerintah membuat program pada bidang pengendalian inflasi, keuangan Negara, dan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi dibutuhkan karena pada saat itu yaitu pada tahun 1996 inflasi mencapai 650% per tahun, tentu saja ini adalah tingkatan terparah yaitu hiperinflasi. Sistem ekonomi campuran dipilih karena pada masa yang lalu pada bangsa Indonesia saat menggunakan sistem liberal justru malah tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem perekonomian campuran dalam kerangka sistem perekonomian demokrasi pancasila. Praktek ini merupakan salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
3. ORDE REFORMASI
a) Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan perubahan prubahan yang cukup tajam dalam bidang perekonomi. Beliau hanya mengutamakan bidang stabilitas politik.
b) Pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid juga belum ada tindakan yang cukup berarti untuk membangkitkan negara dari keterpurukan. Ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, tentang kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan untuk mempertahankan nilai kurs rupiah. Disamping itu presiden malah memiliki masalah yaitu terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
c) Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pada saat pemerintahan Megawati, masalah masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan ekonomi tersebut antara lain :
· Meminta penundaan pembayaran utang
· Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban Negara.
d) Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan pertama presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dipindah kan ke subsidi dibidang pendidikan dan kesehatan, serta bidang bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setelah kebijakan pertama, presiden SBY menyatakan kebijakan kedua, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. BLT tidak berjalan maksimal karena bantuan BLT kebanyakan tidak sampai ke tangan yang berhak, dan biasanya pembagian BLT tersebut menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Presiden SBY mamiliki kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah dengan cara mengunggulkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga mengundang investor asing dengan janji untuk memperbaiki iklim investasi. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.
PARA PELAKU EKONOMI DI INDONESIA
Jika dalam ilmu ekonomi mikro kita mengenal tiga pelaku ekonomi, yaitu :
· Pemilik faktor produksi
· Konsumen
· Produsen
Jika dalam ilmu ekonomi makro kita mengenal empat pelaku ekonomi, yaitu :
· Sektor rumah tangga
· Sektor swasta
· Sektor pemerintah, dan
· Sektor luar negeri
Sumber refrensi
http://handzmentallist.blogspot.com/2009/12/macam-macam-sistem-perekonomianpengerti.html
http://achmad-entriatom.blogspot.com/2010/03/sistem-perekonomian-indonesia.html www.scribd.comhttp://amirudinsubhan.blogspot.com/2010/05/analisa-sistem-perekonomian-indonesia.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar